photofunia-2ef38BERSIAP MENGHADAPI

KRISIS PANGAN DUNIA

Oleh : Diana Andriyani P

FAO mengakui krisis pangan telah melanda dunia saat ini. Masalah perubahan iklim, bencana alam, dan semakin meningkatnya permintaan bahan pangan sementara stok Negara-negara produsen dan pengekspor bahan pengan semakin sedikit disinyalir menjadi penyebab dunia mengalami krisis pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan dunia hingga saat ini masih bisa diusahakan, namun FAO mengatakan takkan ada lagi bahan pangan murah seperti saat sebelum krisis pangan terjadi.Pernyataan dari FAO ini didukung oleh kenyataan saat ini dimana beberapa negara-negara pengekspor bahan pangan tengah mengalami krisis dalam negeri sehingga menghambat peningkatan produksi pangan. Seperti Negara Vietnam yang kini tengah memulihkan keadaannya pasca salah satu daerah lumbung padinya dilanda bencana angin yang cukup parah. Lain pula Thailand, meski negerinya aman-aman saja namun mereka lebih memilih untuk mengamankan persediaan bahan pangan di dalam negerinya dan tidak menambah kapasitas produksi serta tidak pula menambah jumlah ekspor bahan pangan. Pada akhirnya, melihat kondisi kritis dunia ini, bank dunia mengalokasikan dana untuk mengatasi krisis pangan dunia ini dengan hibah dalam peningkatan produksi bahan pangan. Dunia bergejolak akibat krisis bahan pangan. Indonesia yang kini menyandang predikat sebagai salah satu negara pengimpor beras besar di dunia, bagaimana nasib Indonesia selanjutnya? Tidak ada jalan lain selain bersiap menghadapi krisis pangan dunia.

Masyarakat Indonesia akan semakin menderita, krisis minyak dunia yang menyebabkan harga minyak mahal sudah menekan hidup masyarakat, apalagi jika ditambah dengan krisis pangan dunia saat ini yang mengakibatkan bahan pangan mahal dan langka. Hidup yang makin sulit ini seharusnya menjadi pemicu rasa kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah. Jika masyarakat kini berjuang untuk bertahan hidup, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai pemimpin negara untuk lebih berjuang dan berkorban untuk rakyatnya.  Bukannya hanya mengatur negara namun tidak merasakan secara langsung akibat yang sesungguhnya di lapangan. Saat-saat menghadapi krisis kehidupan, rasa senasib sepenanggungan seharusnya ada dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang akan melahirkan rasa kebersamaan yang kuat. Rasa kebersamaan yang kuat akan dapat menyelamatkan negara ini dari kehancuran yang lebih parah. Namun jika pemerintah, para wakil rakyat, para elit negara ini tidak menunjukkan rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat atau merasakan penderitaan rakyat maka rasa kebersamaan untuk menyelamatkan negara tidak timbul. Karena tidak ada komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Pada akhirnya yang terjadi, pemerintah lebih pada sikap otoriter dan masyarakat selalu menentang karena tertekan dan terancam hidupnya. Pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi politik rakyatnya dalam mengambil kebijakan inilah yang akan menimbulkan disintregrasi bangsa.

Krisis kebutuhan pokok masyarakat dunia termasuk Indonesia, yaitu krisis bahan pangan dan krisis minyak seharusnya dapat disikapi dengan arif dan bijaksana oleh pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah solusi untuk mengahadapi kenyataan ini. Ada beberapa langkah solusi yang dapat menjadi aspirasi masyarakat dan dapat ditanggapi oleh pemerintah. Beberapa langkah solusi dalam jangka panjang untuk menghadapi krisis minyak dan krisis pangan antara lain :

1. Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB)

Penggerakan kembali Program KB ini untuk mengendalikan jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak. Krisis pangan dan krisis minyak dunia  terjadi akibat terlalu banyaknya kebutuhan konsumsi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sementara konsumsi bertambah besar, stok barang pemenuhan kebutuhan hanya terbatas. Dengan pengendalian jumlah penduduk ini diharapkan dapat menyeimbangkan kembali antara persediaan dan kebutuhan masyarakat.

2. Revitalisasi Pengendalian Bidang Distribusi Bahan Pangan dan Minyak

Fungsi distribusi bahan pangan dan minyak dunia seharusnya lebih dipentingkan diatas fungsi produksi dan fungsi konsumsi. Perbaikan fungsi distribusi saat ini yang lebih menggantungkan pada produksi dan konsumsi harus dirubah. Kini konsumsi harus dikendalikan dan produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Produksi bukan lagi dilakukan untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya namun harus dibatasi agar kondisi alam seimbang. Konsumsi pun demikian, harus ada peraturan pembatasan konsumsi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga fungsi distribusi yang dilakukan  tepat sasaran dan terhindar dari manipulasi maupun korupsi yang sangat merugikan.

3. Peninjauan Kembali Pola Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Penggalakan

Pola Hidup Sederhana dalam Masyarakat.

Aset-aset sumber daya alam (SDA) yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat seharusnya dikelola negara sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi yang terjadi di Negara Indonesia saat ini, investor dan perusahaan asing yang mengelola hamper seluruh asset SDA negara. Kondisi ini sangat memprihatinkan, akibat yang ditimbulkannya pun jangka panjang seperti yang tengah terjadi sekarang ini bahan pangan dan minyak mengalami kelangkaan dan mahal. Oleh karenanya, pengelolaan SDA yang dijalankan saat ini perlu ditinjau kembali dan sangat mendesak untuk segera dikembalikan pada fungsi yang sesungguhnya. Sebagai ilustrasi, telah umum diketahui  krisis minyak yang terjadi di Indonesia akibat pengelolaan sumber-sumber minyak Indonesia diserahkan pada asing/swasta sehingga harga minyak yang ditetapkan mengikuti harga pasaran dunia. Akibatnya tidak ada perlindungan stok dalam negeri. Pemimpin negara ini dan para wakil rakyat telah menyetujui perjanjian pengelolaan dengan asing tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka dapat diprediksi, meski harga minyak dunia mungkin akan stabil kembali, namun belum tentu seiring dengan itu krisis minyak di Indonesia akan berakhir pula. Sebutan Indonesia sebagai Negara miskin ditengah hamparan kekayaan yang melimpah perlu segera dihapuskan. Menjelang pemilu 2009, perlu ada perbaikan moral, kualitas, dan integritas kinerja para wakil rakyat agar dapat selalu menjaga amanah rakyat dan memenuhi hak-hak rakyat yang sudah seharusnya. Selain itu, perlu dibuatkan peraturan-peraturan yang dapat membiasakan rakyat berpola hidup sederhana, akrena krisis pangan dan krisis minyak ini dimungkinkan akan berlangsung lama mengingat usia dunia yang semakin tua.

Semoga para pengemban amanah rakyat baik yang duduk sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif negara selalu mendengar hati nurani rakyat kecil yang terlindas oleh zaman globalisasi kompetisi yang disertai pula adanya krisis pangan dan krisis minyak dunia.

——————–ooo0ooo————————-

Iklan